Usulan perubahan RTRWA yang dilakukan oleh Gubernur Aceh berdampak cukup signifikan terhadap luas kawasan hutan, serta tidak mengakui sama sekali hak Mukim untuk mengelola hutan adat.
Baca selengkapnya di Koetaradja
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses
Tinggalkan Balasan