Harapan pengakuan wilayah adat untuk Aara
Pengakuan wilayah adat adalah bagian dari identitas mereka yang harus dihormati. Suku adat berdaulat di tanah adat.
Penulis: Asep Saefullah
Baca Selengkapnya →
Piring gantung warisan budaya bernilai tinggi di Papua
Meskipun bukan asli produk lokal Papua, piring gantung memiliki sejarah pajang dari interaksi antara pedagang Tiongkok dan masyarakat Papua.
Orang muda menanggapi dampak perubahan iklim yang semakin mendesak
Dari peringkat negara dengan tingkat paparan dan kerentanan perubahan iklim, anak-anak Indonesia termasuk yang paling rentan di dunia.
Pemberantasan mafia tanah harus selaras dengan penyelesaian konflik agraria
KPA mencatat sepanjang pemerintahan Jokowi, sedikitnya terjadi 2.939 letusan konflik agraria. Diperlukan keseriusan memberantas mafia tanah.
Pengesahan Revisi UU Minerba, langkah mundur bagi keadilan lingkungan
Proses kilat dan ugal-ugalan UU Minerba mencerminkan rakusnya kepentingan jangka pendek segelintir elit, mengabaikan bencana krisis iklim.
Walhi luncurkan riset dampak PLTU pada lingkungan
Tiga wilayah menjadi lokasi riset dampak PLTU pada kerusakan lingkungan, yakni Paiton, Pacitan, dan Cilacap.
PLN serukan kolaborasi untuk transisi energi di Indonesia
Transisi energi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak
Dampak revisi UU Minerba yang ugal-ugalan terhadap lingkungan hidup di Indonesia
Revisi UU Minerba yang disahkan pada 18 Februari 2025 di DPR menuai kontroversi. Posesnya cepat serta memungkinkan ormas dan kampus mengelola tambang, dengan potensi dampak negatif bagi lingkungan dan sosial.
Game quiz keanekaragaman hayati tingkatkan literasi lingkungan pelajar
Universitas Pakuan dan Belantara Foundation berkolaborasi meningkatkan literasi keanekaragaman hayati siswa SLTA di Bogor melalui platform Quiz Game Kehati
Revisi UU Minerba disahkan, JATAM sebut DPR panggung sirkus bisnis
Revisi UU Minerba yang baru disahkan oleh DPR RI menuai kecaman dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang menilai proses legislasi tersebut terburu-buru, tidak transparan, dan hanya mengakomodasi kepentingan bisnis pertambangan.