Ekuatorial membuka kesempatan beasiswa liputan lingkungan bagi jurnalis di Indonesia, agar isu-isu lingkungan tetap mendapatkan perhatian, memberdayakan masyarakat agar dapat mengawal kebijakan pemerintah, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Banyak warga berinisiatif membuat gerakan untuk mencegah penyebaran virus Corona dengan memproduksi sendiri Alat Pelindung Diri. Inisiatif tersebut terus bermunculan sebagai gerakan moral meski tanpa bantuan pemerintah.
Warga DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi membuka data emisi Jakarta. Menjelang musim panas, warga membutuhkan keterbukaan informasi mengenai polusi udara Ibu Kota untuk antisipasi diri dan mengawal kebijakan pemerintah.
RUU Omnibus Cipta Kerja dinilai bakal melanggengkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat adat. Rancangan regulasi ini pun diperkirakan memperkeruh tumpang tindih hak atas wilayah adat.
Peraturan Bupati tahun 2018 tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Adat ditujukan untuk memberdayakan masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak mereka, selain memperjuangkan pekerjaan konservasi lingkungan. Namun masih diperlukan peninjauan ulang beberapa peraturan di tingkat propinsi dan pusat agar Perbup ini dapat berfungsi dengan baik.
Selain warga yang lanjut usia dan memiliki penyakit bawaan, penyintas kanker dan komunitas difabel, juga memiliki risiko tinggi terinfeksi Covid-19 dan risiko nya. Pemerintah dituntut mengeluarkan rencana yang terukur untuk memastikan layanan dan jaminan kesehatan bagi kelompok rentan.
PLTU disebut sebagai kontributor terburuk tunggal yang bertanggungjawab atas hampir setengah (46%) dari emisi karbon dioksida dunia. Sementara di Indonesia, sejak 2006-2020 setidaknya ada 171 PLTU batubara yang beroperasi dengan total kapasitas 32.373 megawatt, yang tidak hanya menyumbang pada emisi global, namun mengancam kesehatan masyarakat.
Towns along the northern coast of Java, Indonesia’s most populous island, are being engulfed by the sea — a combination of environmental damage and the climate changes it’s facilitating.
Di Jawa Tengah, area seluas 4 hektare mengalami abrasi. Luas itu mencakupi 13 kabupaten/kota; sepertiga dari total kabupaten/kota di pusat Jawa. Peneliti mengatakan percepatan abrasi di sepanjang pesisir Jawa Tengah merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh Pembangunan infrastruktur, dan pemanasan global.
Demi terciptanya iklim yang ramah terhadap investasi, sejumlah peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat, akan disederhanakan bahkan dihapus. Setidaknya ada 79 undang-undang yang sedang digodok dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, termasuk Undang Undang No. 40 / 1999 tentang Pers.
![Hermansyah pendiri Bank Sampah Rumah Harum [Foto-Themmy Doaly]](https://baru.ekuatorial.com/wp-content/uploads/2025/08/5.-Hermansyah-pendiri-BSI-Rumah-Harum_Foto-Themmy-Doaly-300x200.avif)
