WALHI Sumut menolak perambahan hutan, mendukung perhutanan sosial
Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat.
Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat.
Koalisi organisasi masyarakat sipil menemukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Seruyan melanggar HAM.
KLHK terbitkan SK PPTKH 10 Kabupaten di Jawa Barat. Perjuangan rakyat bermukim di kawasan hutan hasilkan kepastian hukum.
Walhi Papua dan Lepemawi mendampingi masyarakat terdampak kelapa sawit di Kiyura dan Iwaka. Perkebunan kelapa sawit merusak lingkungan.
Situasi semakin memanas ketika salah seorang pemilik lahan, Sukrin Enteding, menjadi korban tindakan represif saat mencoba untuk mediasi.
Panduan Bebas-Deforestasi untuk Petani Kecil ini akan memperkuat kelembagaan dan tata kelola sumber daya alam.
Pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat: pelestarian sumber daya alam Indonesia dengan pendekatan berkelanjutan.
Komunitas Masyarakat Adat Dayak Tomun dari Desa Kubung menyerahkan Dokumen Permohonan Pengakuan dan Perlindungan MHA. Mereka berjuang untuk hak-hak adat dan perlindungan wilayah adat.
KLHK menyatakan berhasil melampaui target nasional dalam menurunkan angka deforestasi menjadi 104 ribu hektare pada 2021-2022.
Pendekatan ekonomi yang eksploitatif harus diubah menjadi ekonomi yang mendorong pemulihan alam dan sosial.