Xinhua: Greenpeace Desak Pemerintah Perketat Aturan soal Gambut
Greenpeace desak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkuat aturan hukum terkait perlindungan seluruh kawasan hutan dan gambut sebelum akhir masa pemerintahannya.
Greenpeace desak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkuat aturan hukum terkait perlindungan seluruh kawasan hutan dan gambut sebelum akhir masa pemerintahannya.
Sekitar 1 juta hektare kawasan hutan lindung dan konservasi di Provinsi Jambi rusak akibat usaha pertambangan batu bara. Kabupaten Sarolangun dan Bungo mendominasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah tersebut. [Baca selengkapnya di Tempo]
Keberadaan perusahaan tambang emas PT. East Asia Mineral di kawasan hutan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh, dinilai membahayakan satwa liar dilindungi. Para pekerja di areal tambang milik perusaahaan tersebut diduga kerap membunuh beruang madu yang masuk ke lokasi pertambangan. [Baca selengkapnya di Atjeh Link]
Ikan Antoni atau Kapia di laut Teluk Tomini, terutama di Desa Bangga, Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, populasinya berkurang. Hal itu disebabkan maraknya penebangan mangrove untuk kayu bakar. Kemudian, dibentuklah program Teluk Tomini untuk pelestarian mangrove, dengan cara mencari alternatif pengganti kayu bakar dan kegiatan pembibitan mangrove. [Baca selengkapnya di Degorontalo]
Sebanyak lima perusahaan tambang tercatat melakukan eksplorasi di kawasan hutan lindung Maros-Pangkep tanpa memikirkan aspek lingkungan. “Ada lima perusahaan tambang di wilayah Maros dan Pangkep beroperasi di kawasan lindung. Tentu ini sangat berpotensi merusak lingkungan,” kata Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Wilayah Sulawesi dan Maluku, Darhamsyah, Kamis (8/05). Baca selanjutnya di Energi Today
Bogor (11 Mei 2012) – Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan payung hukum yang akan menjadi pedoman mekanisme semua kegiatan terkait penurunan emisi karbon hutan yang diharapkan akan mendukung serta mempermudah pelaksanaan proyek-proyek REDD+. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor P.20/Menhut-II/2012 ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan karbon hutan di wilayah hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan […]
Deforestasi di Papua mengancam program reservasi alam yang dilakukan di Taman Nasional Lorentz dan UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) dapat mencabut statusnya sebagai situs warisan dunia. Pemerintah, kata Haswan sudah melakukan berbagai upaya penyelamatan warisan dunia tersebut agar tidak batalkan atau dicabut oleh Unesco. [Baca selengkapnya di Tabloid Jubi]
Lembaga PBB untuk pendidikan, penelitian, dan kebudayaan (UNESCO) telah menunjuk lima dari 11 lokasi usulan untuk dinilai menjadi kawasan Geopark. Penilaiaian kawasan yang terdiri antara lain terdiri dari Gunung Purba Nglanggeran, Goa Pindul, Hutan Tuturan, Pantai Siung dan Pantai Wediombo ini akan dilakukan pada 4 hingga 8 Juli mendatang. Baca selengkapnya di Tempo
Vonis hukuman percobaan telah dijatuhkan pada tiga terdakwa kasus perambahan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di wilayah Aceh Tenggara, Rabu (23/4/2014). Ketiga terdakwa merupakan pejabat daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Mereka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menduduki kawasan hutan secara tidak sah” melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf […]
“Tidak ada kebakaran karena cuaca kering, 98% hasil investigasi kebakaran lahan adalah pasti karena ada yang membakar,” tegas Sudariyono Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada acara diskusi pagi di Gedung BBPT Jakarta (15/4). KLH kini sedang berupaya dalam penegakan hukum terkait kasus pembakaran lahan di Riau sejak Juni 2013 lalu. “Tahun […]