Indonesia menuju COP30, antara janji dan realitas di lapangan
COP30 akan menjadi momen penentuan: apakah narasi iklim Indonesia mampu meyakinkan dunia, atau justru akan terurai di bawah tekanan realitas?
Tag: JETP
Baca Selengkapnya →
Peluang investasi transisi energi 333 GW potensi proyek energi terbarukan layak finansial
Indonesia berpotensi mengembangkan 333 GW energi terbarukan, namun pemanfaatannya masih terbatas.
Pemerintah perlu dongkrak investasi untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam transisi energi
Pemerintah perlu meningkatkan investasi dan reformasi kebijakan untuk mempercepat transisi energi, mengatasi dominasi batubara, dengan energi baru terbarukan
Transformasi energi Desa Samirono, dari Limbah jadi energi bersih
Desa Samirono telah membuktikan inovasi dan kolaborasi bisa membawa perubahan besar. Mereka menunjukkan pada dunia bahwa limbah bisa disulap menjadi energi bersih
Politik kebijakan cenderung koruptif jadi penyebab melambat transisi energi di Indonesia
Sistem politik di Indonesia berbiaya tinggi. Politisi yang kemudian terpilih menjadi pejabat akan menggantinya dengan konsesi lahan.
Koalisi masyarakat membeberkan kebohongan industri hijau di Kalimantan Utara
Proyek ambisius industri hijau di Kalimantan Utara mengklaim akan mengurangi secara drastis jejak karbon melalui penerapan teknologi hijau.
Koalisi: Pemerintah harusnya evaluasi, bukan turunkan target energi terbarukan
Koalisi masyarakat sipil untuk Energi Bersih mendesak pemerintah mengevaluasi kegagalan mencapai target bauran energi baru dan terbarukan.
COP28: Indonesia butuh Rp 15.439T untuk transisi energi
Presiden Jokowi menyatakan Indonesia membutuhkan 1 triliun dollar AS untuk menjalankan transisi energi guna mencapai ”net zero emission” pada 2060.
Publik berhak beri masukan bermakna pada kebijakan transisi energi
Gerakan Bersihkan Indonesia mempersoalkan substansi rancangan dokumen CIPP JETP yang bermasalah. Transisi energi yang adil memerlukan pendekatan partisipatif.
JETP minta masukan publik terkait rencana investasi dan kebijakan
Sekretariat JETP menunggu masukan publik terkait draf Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) hingga 14 November 2023.