Kepala Seksi Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Tengah, Husnawati mengatakan kalau Aceh Tengah belum memiliki kawasan tambang. Selama ini hanya ada dua perusahaan besar. “Dulu banyak perusahaan besar di Aceh Tengah, tapi mereka sudah berhenti dan keluar dari Aceh Tengah karena terlalu sulit untuk mengurus izin,” ujarnya. Baca selngkapnya di Acehterkini.
Kepada Bidang Perlindungan Hutan, Dinas Kehutanan Aceh Tengah, Zulfan, mengatakan, 80 persen potensi pertambangan di daerah itu berada dalam kawasan hutan. “Kalau area tambang semua berada di hutan, ini sangat berbahaya dan bisa berdampak pada masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik,” kata Zulfan. Baca selengkapnya di Atjehlink.
Proses negosiasi harga pembelian energi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang rencananya akan dibangun di sepanjang pantai selatan Bantul akhir tahun ini nampaknya belum juga menemui titik temu. Kedua belah pihak antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul selaku penyedia energi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku pengelola energi belum juga mencapai kesepakatan. Baca selengkapnya […]
Banyaknya perusahaan tambang ilegal di Aceh, membuat Pemerintah kewalahan untuk menertibkannya. Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Selatan, dan Pidie merupakan wilayah paling banyak perusahaan tambang ilegal. Pemerintah Aceh sudah mengeluarkan bebebrapa kebijakan agar pertambangan ilegal tersebut bisa segera dihentikan. Baca selengkapnya di Acehterkini.
Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah menggelar coffee morning dengan para pegiat lingkungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam kesempatan tersebut, kepada para pegiat LSM, Zaini Abdullah menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan penambangan ilegal. “Mengenai Illegal Mining, saat ini kami sudah membuat moratorium terutama bijih besi, emas dan lain sebagainya. Gubernur juga menambahkan, saat ini […]
Gubernur Aceh Zaini Abdullah menegaskan kegiatan tambang emas ilegal di kawasan hutan pegunungan Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh harus segera ditutup. Larangan itu berkaitan dengan kematian jutaan ikan di beberapa aliran sungai di Aceh. Baca selengkapnya di Acehterkini.
Kebijakan yang diwacanakan oleh Gubernur Aceh soal moratorium pertambangan di wilayah Aceh patut didukung. Moratorium tambang diyakini mampu meminimalisir persoalan lingkungan hidup yang kian masif terjadi belakangan ini akibat aktivitas pertambangan. Eskploitasi tambang di Aceh sudah diluar kendali. Baca selengkapnya Atjehlink.
Ribuan ikan di Krueng Geumpang, Pidie, mati secara tiba-tiba selama tiga hari kebelakang. Dugaan sementara ikan tersebut mati karena limbah mercury dan sianida yang berasal dari tambang emas milik rakyat di kawasan Mane dan Geumpang. Baca selengkapanya di Atjehlink.
Koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan dan sumber daya alam, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mengaku sektor pertambangan (ekstraktif) merupakan salah satu leading sector yang paling banyak bermasalah di seluruh provinsi Indonesia terutama terkait pengeluaran izin usaha pertambangan. Baca selengkapnya di Atjehlink.
