Pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam pengelolaan sumberdaya yang ada disekeliling mereka merupakan kewajiban pemerintah yang harus terus dikawal. Namun ini harus seiring dengan edukasi perempuan soal hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat memperjuangkan hak-hak tersebut.
Sejak pendirian nya pada tahun 1997, Kawasan Taman Wisata Alam Mangrove ditujukan sebagai sarana pariwisata alam sekaligus pelestarian fungsi hutan bakau sebagai sistem penyangga kehidupan. Namun hingga saat ini usaha konservasi kawasan bakau ini terkendalan berbagai tantangan termasuk sampah plastik dan abrasi air laut.
Bagi masyarakat Pedamaran Kabupaten OKI, lahan gambut merupakan jantung kehidupan. Baik kebergantungan ekonomi maupun kehidupan sosial. Namun dibukanya keran investasi lewat perluasan perkebunan sawit mengancam tidak hanya sumber pendapatan mereka, tapi juga kawasan rawa gambut yang mencapai luar 150 ribu hektar di kabupaten ini.
Ruang hidup Masyarakat Adat Talang Mamak, makin terhimpit. Pengakuan dan perlindungan pemerintah belum ada hingga wilayah dan hutan mereka sebagian besar sudah jadi bagian izin-izin perusahaan. Sementara perempuan Talang Mamak memperthankan tradisi menganyam sebagai bentuk perlawanan.
Suku Talang Mamak, hidup tersebar di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh, bergantung kepada sumber daya hutan. Namun hutan sekeliling mereka makin menyusut, antara lain dengan kehadiran beberapa perusahaan hutan tanaman industri dan sawit, yang berdampak pada kelangsungan hidup mereka.
Riau sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak 19 Februari 2019 lalu sementara seluruh sekolah di Pekanbaru telah meliburkan siswanya pada tanggal 11 September 2019, dikarenakan kondisi pencemaran yang sudah sampai pada level tidak sehat. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau mencatat, untuk periode 1 Januari hingga 6 Oktober 2019, luas lahan yang terbakar di Riau sudah mencapai 9.120,5 hektar (Ha).
Masyarakat adat di Propinsi Maluku Utara beberapa kali melakukan aksi protes menolak pengoperasian perusahaan pertambangan yang dinilai merusak hutan dan sumber kehidupan mereka. Merasa tidak ditanggapi pemerintah, masyarakat adat mulai berbenah, membekali diri mereka dengan pengetahuan tentang perizinan, hukum, advokasi dan litigasi, untuk melindungi hutan mereka.
Perluasan perkebunan kelapa sawit milik swasta di Gane Dalam, Halmahera tidak terelakkan. Sebagian warga, memilih untuk bertahan di sisa lahan yang mereja miliki. Sebagian lagi, menjual lahan mereka dan menjadi buruh di perkebunan tersebut. Sementara penggiat lingkungan meminta pemerintah melakukan peninjauan terhadap izin serta kebijakan yang dipandang tidak berpihak kepada masyarakat setempat.
Gebang (Agave sisalana) sebelumnya dianggap tanaman pengganggu oleh masyarakat Dusun Bahel, Desa Dukuh, Kubu, Karangasem di Bali. Setelah 15 tahun, masyarakat mulai meyakini bahwa gebang mampu membantu perekonomian mereka, bahkan berkontribusi untuk mengurangi sedimentasi terumbu karang di Desa Tulamben, Kubu, Karangasem.
Izin HTI yang dikeluarkan pemerintah tidak hanya menggeser kependudukan suku asli Pulai Siberut, menggerus hutan, dan mengancam flora dan fauna endemik Mentawai. Para ahli pengobatan suku asli pun terpaksa berjalan lebih jauh untuk mencari tanaman obat yang semakin langka.
