SEGERA BATALKAN HP3
Jakarta – Koalisi tolak Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 207 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Senin (9/8) kembali menyerukan, agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan HP3 tersebut. Sebab HP3 tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan sumber-sumber agraria, terutama wilayah pesisir. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal […]
